Liberalisasi di sektor perdagangan dan industri, telah memberi peluang kepada asing untuk meningkatkan pasarnya di Indonesia. “Mereka masuk seperti sudah dalam satu paket. Begitu liberalisasi dibuka, semua lini mereka kuasai,” kata profesor riset pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian, Husein Sawit, kemarin (24/5) di Jakarta.
Pada awalnya mereka masuk di perdagangan, setelah itu untuk memastikan terjaminnya pasokan barang, mereka juga masuk ke produksi. Untuk meningkatkan volume produksi, mereka kuasai industri benih dan menciptakan ketergantungan.
Itu saja belum cukup, mereka melangkah lebih lanjut masuk ke industri pengolahan melalui akuisisi perusahaan nasional. Untuk menjamin produk mereka terjual, perusahaan asing juga masuk ke ritel.
Industri input pertanian saat ini dipasok hanya oleh sepuluh perusahaan multinasional (multinational corporation/MNC) dengan nilai penjualan mencapai Rp 340 triliun. Lima perusahaan raksasa diantaranya adalah Sygenta, Monsanto, Bayer Crop, BASF AG, dan Dow Agro.
Di pihak lain, petani bergantung pada industri olahan dan pedagang pangan. Sepuluh besar MNC menguasai penjualan pangan senilai Rp 3.477 triliun. Lima di antaranya, yakni Nestle, Cargill, ADM, Unilever, dan Kraft Foods. Indonesia juga masuk dalam cengkeraman jaringan MNC, terutama Nestle yang terbesar menguasai perdagangan kakao dunia, Cargill menguasai perdagangan pakan ternak, dan Unilever menguasai pangan olahan.
Ritel pangan dunia juga dikuasai MNC, di antaranya Wal Mart, Metro Group, Tesco, Seven & I Holdings, dan Carrefour.
Husein mengungkapkan, banyak produk pangan yang secara lokal sudah dijual ke perusahaan asing, di antaranya Danone (Perancis), Unilever (Belanda), Nestle (Swiss), Coca Cola (AS), Hj Heinz (AS), Campbels (AS), Numico (Belanda), dan Philip Morris (AS).
Menteri Pertanian Suswono era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan bahwa politik kebijakan agroindustri di Indonesia dikendalikan oleh kelompok tertentu, yang memiliki akses dan lobi kuat tidak saja kepada pemerintah, tetapi juga legislatif.
Muhammad Akbar Ali *
*Mahasiswa Agribisnis fakultas Pertanian UHO “013”
*Aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan Komsat UHO
0 komentar:
Posting Komentar